Determinasi Hubungan Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Dengan Pengawasan Dewan Pada Keuangan Daerah (APBD) (Studi Empiris Pada DPRD Kabupaten Grobogan)

• Main Authors: Nugroho, Satryadi (Author), , Drs. Agus Endro Suwarno, M.Si (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/31904/9/02.%20NASKAH%20PUBLIKASI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/1/03.%20HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/2/04.%20BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/3/05.%20BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/4/06.%20BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/5/07.%20BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/6/08.%20BAB%20V.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/7/09.%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31904/8/10.%20LAMPIRAN.pdf
• Keywords: HJ Public Finance

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dan tranparansi kebijakan publik terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil penelitian ini diharap0kan dapat memperdalam pengetahuan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD) di Kabupaten Grobogan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi moderating dengan uji t, uji F dan koefisien determinasi (R2). Populasi dalam penelitian ini adalah anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu anggota dewan yang membidangi perekonomi dan keuangan karena bidang (komisi) inilah yang berkaitan dengan keuangan daerah (APBD). Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H1 diterima. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H2 diterima. Akuntabilitas berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H3 diterima. Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H4 ditolak. Transparansi kebijakan publik tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pengetahuan dewan tentang anggaran dengan pengawasan dewan pada keuangan daerah (APBD), sehingga H5 ditolak.