Kajian Hukum Islam Terhadap Pemberian Dispensasi Pernikahan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kabupaten Grobogan)

• Main Author: Fathoni, Diky Anam (Author)
• Format: Book
• Published: 2014.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/31993/1/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31993/2/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31993/3/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31993/4/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31993/5/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31993/6/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/31993/7/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: K Law (General)

Adapun tujuan mendeskripsikan hal-hal yang menjadi dasar pemberian dispensasi pernikahan oleh hakim di Pengadilan Agama serta untuk mengetahui kajian hukum Islam terhadap pemberian dispensasi pernikahan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, kualitatif. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini adalah untuk menafsirkan atau menuturkan yang pada pokoknya merupakan suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada, kemudian data tersebut dikumpulkan, disusun, disimpulkan untuk selanjutnya dipakai dasar dalam penyusunan skripsi ini. Sedangkan metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis.Berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan berupa data penetapan dispensasi nikah yang telah dijelaskan dalam uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dasar hakim memberikan penetapan dispensasi nikah No: 0031/Pdt.P/2014/PA Pwd. dan penetapan No: 0024/Pdt./2014/PA.Pwd. telah sesuai dengan perundangan yang mengatur mengenai permohonan dispensasi nikah yang berpedoman pada hukum Islam. Karena dalam hal ini, terdapat aturan yang mengesampingkan usia seorang calon suami istri. Mengenai syarat dan rukun nikah pada dua penetapan tersebut telah terpenuhi, begitu juga syarat mengajukan permohonan dispensasi nikah. Khusus dalam penetapan dispensasi nikah No: 0024/Pdt.G/2014/PA.Pwd. hakim berpendapat lain untuk menolak permohonan dispensasi tersebut, antara lain faktor calon suami yang belum memiliki pekerjaan tetap, guna menafkahi keluarganya kelak. Pengaturan mengenai dispensasi nikah telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.