Praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pendaftarannyaMenurut peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997 (studi kasus di kantor pertanahan pati)

• Main Authors: Ratih, Puji Oktaviani (Author), , Shalman Al-Farizi, S.H., MKn (Author), , Darsono, S.H., M.H (Author)
• Format: Book
• Published: 2015.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Connect to this object online
• Notes: https://eprints.ums.ac.id/36920/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/3/HALAMAN%20DEPAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/4/BAB%20I.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/5/BAB%20II.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/6/BAB%20III.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/9/BAB%20IV.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/11/LAMPIRAN.pdf; https://eprints.ums.ac.id/36920/12/SURAT%20PERNYATAAN%20PUBLIKASI.pdf
• Keywords: K Law (General)

Penelitian ini membahas tentang praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat dan pendaftarannnya menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Penelitian ini menekankan pada kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah yang melakukan praktik jual beli tanah yang belum bersertifikat. Penelitian ini menggunakan metode sosiologis dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitan menyimpulkan bahwa pelaksanaan pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanah akibat jual beli tanah yang belum bersertifikat tidak terlepas dari prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku dan dengan melakukan pendaftaran tanah dan peralihan hak atas tanahnya maka pemegang hak atas tanah akan memperoleh sertifikat hak atas tanah sebagai alat pembuktian yang kuat.