Kajian Normatif Terhadap Dualisme Kewenangan Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Antara Kepolisian, Kejaksaan Dan Kpk
This study aims to determine the authority of law enforcement police, prosecutors and the Corruption Eradication Commission (KPK) in the investigation and prosecution of corruption, and knowing the mechanism of investigation and prosecution of Corruption conducted the police, judiciary and the Commi...
Zapisane w:
Główni autorzy: | Ariyantoro, Erwin (Autor), , Hartanto, S.H., M.Hum (Autor) |
---|---|
Format: | Książka |
Wydane: |
2016.
|
Hasła przedmiotowe: | |
Dostęp online: | Connect to this object online |
Etykiety: |
Dodaj etykietę
Nie ma etykietki, Dołącz pierwszą etykiete!
|
Podobne zapisy
-
Tinjauan Normatif Terhadap Kewenangan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kepolisian Republik Indonesia
od: Muflihah, Rifa, i wsp.
Wydane: (2017) -
STUDI KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
od: PRAMASTYA , FANIA DIAN
Wydane: (2011) -
Sinkronisasi Regulasi Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Korupsi
od: Susilo, Reno, i wsp.
Wydane: (2013) -
KENDALA DAN UPAYA KEJAKSAAN DALAM MELAKUKAN PENYIDIKAN KASUS KORUPSI
od: Moh. Tauhid, -
Wydane: (2015) -
KEWENANGAN DISKRESI KEJAKSAAN DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE
od: Rudi Iskandar,
Wydane: (2021)