PERSEPSI TOKOH POLITIKTERHADAP MODEL PEMILUKADA GUBERNUR(Studi Kasus Di DPW PKS Dan PAN Provinsi Jawa Barat)

• Main Author: Fajar Nugraha, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2011-07-28.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upi.edu/104497/1/s_pkn_0705423_table_of_content.pdf; http://repository.upi.edu/104497/2/s_pkn_0705423_chapter1.pdf; http://repository.upi.edu/104497/3/s_pkn_0705423_chapter2.pdf; http://repository.upi.edu/104497/4/s_pkn_0705423_chapter3.pdf; http://repository.upi.edu/104497/8/s_pkn_0705423_chapter4.pdf; http://repository.upi.edu/104497/6/s_pkn_0705423_chapter5.pdf; http://repository.upi.edu/104497/7/s_pkn_0705423_bibliography.pdf
• Keywords: L Education (General)

Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berkaitan dengan Pemilu, sekarang ini muncul wacana menyoal format Pemilukada Gubernur. Ada tiga opsi yang ditawarkan dalam Pemilukada Pertama, Gubernur dipilih oleh DPRD, kedua, Gubernur dipilih langsung oleh rakyat, ketiga, Gubernur ditunjuk Presiden. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih langsung oleh rakyat?, (2) bagaimana persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur dipilih oleh DPRD?, (3) bagaimana persepsi tokoh politik terhadap model Pemilukada Gubernur ditunjuk oleh Presiden?, (4) bagaimanakah keunggulan dan kelemahan dari setiap model Pemilukada Gubernur?, dan (5) model Pemilukada Gubernur seperti apakah yang ideal diterapkan di Indonesia? Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus dan pendekatan kualitatif dengan mengambil lokasi di DPW PKS Provinsi Jawa Barat, jalan Soekarno-Hatta No.538 A dan di DPW PAN Provinsi Jawa Barat jalan Pelajar Pejuang 45 No.87 Kota Bandung. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur.. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan penelitian, menghasilkan temuan bahwa (1) Pemilukada Gubernur dipilih langsung oleh rakyat, dapat memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan yang terlibih penting adalah rakyat dapat menyalurkan aspirasinya guna menentukan sendiri siapa yang menjadi pemimpinnya. (2) Model Pemilukada Gubernur dipilih oleh DPRD memang tidak melanggar demokrasi yang ditegakan bangsa Indonesia namun terkesan adanya pengebirian demokrasi meskipun para anggota DPRD merupakan wakil dari rakyat itu sendiri. Namun di dalam pelaksanaannya terkadang para wakil rakyat itu sendiri kurang memperhatikan aspirasi rakyat dan hanya segelintir orang yang terlibat dalam proses pemilihan. (3) Model Pemilukada Gubernur ditunjuk oleh Presiden merupakan suatu pemilihan yang sangat menarik, apabila dilihat dari segi biaya, waktu, dan lokasi lebih unggul dibandingkan dengan model Pemilukada Gubernur yang lainnya. Yang dikhawatirkan di dalam Pemilukada Gubernur ditunjuk oleh Presiden adalah Presiden hanya menunjuk orang-orang yang terdekat sehingga akan menimbulkan konflik. (4) Di dalam setiap model Pemilukada Gubernur memiliki kelemahan dan keunggulan tersendiri. (5) Model Pemilukada Gubernur yang ideal diterapkan di Indonesia adalah Pemilukada langsung oleh rakyat karena akan menumbuhkan demokrasi di tingkat lokal dan orientasi pembangunan akan lebih terpicu pada rakyat dan dapat lebih memungkinkan terhindar dari oligarki kekuasaan partai. Hal ini juga sesuai dengan esensi demokrasi adalah partisipasi publik dalam mengambil keputusan.