PENGUATAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA TERDEPAN PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA
The enactment of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the KPK is considered and allegedly the beginning of the weakening of the KPK's performance in eradicating corruption. The inclusion of the KPK in the executive family, a stronger position...
Saved in:
Main Author: | Damian Adhi Susastyo, (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2022-02-05.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
PERANAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI PENUNTUT DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: HAPSARI, NOVA
Published: (2011) -
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI Di LEMBAGA PEMASYARAKATAN SUKAMISKIN
by: Nadilla Arisandi,
Published: (2021) -
PENYADAPAN OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI MENURUT PERSPEKTIF HUKUM
by: Jenny Anggraenny, -
Published: (2014) -
AKIBAT HUKUM SISTEM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA
by: Gunarto, -
Published: (2015) -
STUDI KOMPARATIF TENTANG PERANAN NORMATIF KEJAKSAAN KEPOLISIAN DAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM UPAYA PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI
by: PRAMASTYA , FANIA DIAN
Published: (2011)