UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK) OLEH PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 33/PUU-XIV/2016
Putusan MK Nomor 33/PUU-XIV/2016 menimbulkan permasalahan di dalam implementasinya, hal ini dilatarbelakangi ketidakpastian hukum perihal kewenangan mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) diantara terpidana/keluarga terpidana ataukah Penuntut Umum. Di dalam putusan MK menegaskan Penuntut Umum...
Saved in:
Main Author: | Rahmadianto Andra, (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2021-07-23.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENINJAUAN KEMBALI DALAM PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
by: Marius Gabriel Banurea,
Published: (2022) -
UPAYA HUKUM KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR :114/PUU-X/2012
by: Abdul Mubin, -
Published: (2014) -
PEMBERLAKUAN KEMBALI DELIK PENGHINAAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 013-022/PUU-IV/2006
by: Gilang Abi Zaifa,
Published: (2023) -
Kontradiksi Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008)
by: Debi, Rosandra, et al.
Published: (2015) -
PENETAPAN STATUS TERSANGKA SEBAGAI PERLUASAN OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu- Xii/2014)
by: Cyndy Claudia Puspa Indah, -
Published: (2019)