PELAKSANAAN PERADILAN IN ABSENTIA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA DESERSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
Desersi merupakan tindak pidana militer murni, karena hanya dapat dilakukan oleh seorang militer atau orang yang dipersamakan dengan militer. Tindak pidana desersi diatur di dalam ketentuan pasal 87 KUHPM yang menyebutkan bahwa desersi merupakan perbuatan lari meninggalkan kewajiban dinasnya sebagai...
Saved in:
Main Author: | Haviz Hardiansyah, - (Author) |
---|---|
Format: | Book |
Published: |
2013-02-27.
|
Subjects: | |
Online Access: | Link Metadata |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
Similar Items
-
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH ANGGOTAMILITER DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGNOMOR 31 TAHUN 1997 TENTANG PERADILAN MILITER
by: Defiana,
Published: (2020) -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN ANAK (Studi Banding Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak Dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak)
by: Awaludin Sopian, -
Published: (2016) -
YURISDIKSI PERADILAN MILITER SEBAGAI PRA KONDISI PERADILAN UMUM DALAM PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA UMUM
by: Richson Kumala Paski Hutajulu, -
Published: (2014) -
Pelaksanaan Proses Peradilan Perkara Koneksitas Terhadap Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Negeri Sragen
by: Prasetya, Adhi Cipta, et al.
Published: (2014) -
KEWENANGAN PENYIDIK MILITER TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM PERADILAN MILITER DI INDONESIA
by: Zahwa Rizqi Laurina,
Published: (2022)