PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN DIATAS KAPAL FERRY MERAK-BAKAUHENI (Study Kasus Putusan No:303/PID.B/2013/PN.KLD)

• Main Author: Metiyo Saputra, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-01-21.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/2714/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/5/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/6/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/8/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/9/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/10/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/2714/11/LAMPIRAN.pdf
• Keywords: K Law (General)

Skripsi ini di lakukan untuk mengetahui latar belakang tindak pidana kejahatan atas kapak feri, dan untuk menentukan penegakan hukum terhadap pidana kejahatan di atas kapal feri yang melakukan terdakwa untuk proses hukum yang terlibat tidak benteng untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kejahatan di atas kapal feri. Skripsi Ini yaitu dibuat untuk mencegah dan pengawasan melakukan orang yang tidak bertanggung jawab atas tindakan dalam melakukan hal itu. Dalam skripsi ini menjelaskan bentuk hukum berdasarkanKuhp Pasal 362. Pada kejahatan pencurian, menemukan sehingga ini meliputi: tindak pidana pencurian di atas kapal dan proses penanganan pada saat di atas kapal fery. Masyarakat perlu tahu langkah proses penanganan pidana yang di lakukan oleh penegak hukum (polisi) di atas kapal feri upaya polisi menanggulangi tindak pidana di tempuh dengan data yaitu Apakah pencegahan dan pemberantasan. Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan untuk memberikan sosialisasi secara langsung atau tidak langsung,sedangkan upaya pemberantasan adalah penyeledikan yang akan sesuai dengan investigasi yang terjadi proses penanganan kasus yang di atas kapal feri, yang nya melakukan oleh kelompok orang. Represif dalam melakukan, serta hakim yang memutuskan seadil-adilnya hukuman terhadap pelaku kejahatan sehingga dari sesuai dengan undang-undang republik negara Indonesia.