TINJAUAN YURIDIS PERMOHONAN HAK ATAS TANAH BEKAS HAK MILIK BARAT (EIGENDOM VERPONDING) DI KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN

• Main Author: Andriani Dwi Wasi, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-01-25.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3278/1/AWAL.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/2/ABSTRAK.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/6/BAB%20III.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/5/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/7/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/8/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3278/10/lampiran.pdf
• Keywords: KZ Law of Nations

Permohonan Hak yaitu pemohon hak atas tanah yang mengajukan permohonan atas tanah bekas hak milik barat secara tertulis, yang diajukan kepada Mentri melalui Kepala Kantor Pertanahan yang daerah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Pengaturan mengenai permohonan hak ini sudah diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan lain. Dalam permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat hambatan-hambatan yang paling kompleks adalah saat ingin mengajukan permohonan hak atas tanah diatas tanah tersebut sudah disertifikatkan oleh pihak lain, harus memenuhi syarat-syarat yang banyak sesuai dengan prosedur, membutuhkan biaya yang cukup banyak, memerlukan waktu yang lama dalam mensertifikatkan tanah bekas hak milik barat dan pada saat dilakukan pengukuran oleh panitia data fisiknya tidak sesuai dengan luas tanah yang telah diukur sehingga harus dilakukan pembuatan data fisik ulang dengan luas tanah yang sebenarnya. Permasalahan dan tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tata cara dan prosedur yang seharusnya dalam mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat dan apa hambatan- hambatan yang dialami oleh pemohon saat mengajukan permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan perlindungan hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji perundang-undangan sesuai dengan rumusan masalah diatas. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa banyak ketentuan yang mengatur mengenai prosedur permohonan hak atas tanah bekas hak milik barat, namun dalam prakteknya masih saja ada hambatan-hambatan baik dilakukan oleh instansi yang kurang teliti dalam menjalankan wewenangnya maupun dari pemohon itu sendiri yang mengajukan permohonan hak atas tanah orang lain atau didalam mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut pemohon harus memenuhi syarat-syarat yang cukup banyak dan harus mengeluarkan biaya serta membutuhkan waktu yang lama dalam pensertifikatan tanah bekas hak milik barat.