PERLINDUNGAN HUKUM TERHDAP PEMEGANG MEREK TERKENAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 15TAHUN 2001 TENTANG MEREK (Studi Kasus Putusan Nomor 80/MEREK/2010/PN.NIAGA, JKT-PST)

• Main Author: Mohammad Fachrizal, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2016-07-26.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata
• Notes: http://repository.upnvj.ac.id/3284/1/Awal.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/2/Abstrak.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/3/BAB%20I.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/4/BAB%20II.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/6/BAB%20III%20.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/8/BAB%20IV.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/9/BAB%20V.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/7/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/5/Riwayat%20Hidup.pdf; http://repository.upnvj.ac.id/3284/10/Lampiran.pdf
• Keywords: K Law (General)

Hak kekayaan intelektual merupakan hak untuk menikmati hasil kreatifitas intelektual manusia secara ekonomis, saat ini Hak kekayaan intelekual di Indonesia berkembang menjadi tujuh salah satunya adalah merek. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata,huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Suatu merek mendapat perlindungan hukum selama sepuluh tahun apabila merek tersebut didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pada prakteknya pendaftaran terhadap suatu merek yang sudah terdaftar bukan merupakan suatu jaminan bahwa merek tersebut akan mendapatkan perlindungan hukum karena di Indonesia masih sering terjadi pelanggaran terhadap merek permasalahannya peraturan pemerintah di dalam Undang-Undang Merek pasal 6 ayat 2 hingga saat ini tidak kunjung diterbitkan oleh pemerintah kekosongan hukum hukum inilah yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggungjawab dan faktor Direktorat Merek menerima permohonan pendaftaran merek yang didasari itikad tidak baik yang bertujuan untuk membonceng atau meniru merek terkenal milik pihak lain. Penggunaan merek oleh beberapa pelaku tersebut dapat terjadi pada kelas barang yang berbeda. Praktek penggunaan yang sama atau memiliki kemiripan tersebut tentu merugikan pemilik merek yang sebenarnya. Contohnya dalam Kasus Nomor : 80/MEREK/2010/PN.NIAGA.JKT.PST yang akan penulis jelaskan.