PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK DAN PENERAPAN HUKUMAN KASTRASI DI INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia)

• Main Author: Syaiful Adam, - (Author)
• Format: Book
• Published: 2017-10-13.
• Subjects: Thesis; NonPeerReviewed
• Online Access: Link Metadata

Summary

Indonesia adalah negara hukum, setiap perbuatan masyarakat dan aparat negara harus berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan Undang-Undang. Bagi mereka yang melakukan perbuatan melanggar hukum wajib diproses dengan prosedur atau tata cara penyelesaian secara sah menurut hukum. Pelecehan seksual dan kekerasan seksual merupakan penyimpangan psikologis dimana hal ini mengarah kepada suatu kegiatan seks yang tidak seimbang sehingga menimbulkan ancaman terhadap individu tertentu. Berbagai macam hukuman tengah menjadi perbincangan dalam kasus pelecehan seksual, terutama terhadap anak-anak. Menimbulkan efek jera dirasa kurang mampu memberikan dampak yang begitu signifikan karena pelaku penyimpangan psikologi tersebut melakukannya bukan hanya pada satu anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai penegakan hukum di Indonesia terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak, dan Penerapan Hukuman Kastrasi di Indonesia dan memberikan gambaran mengenai peranan aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari berbagai cara dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengumpulkan data - data dan bahan - bahan yang diperlukan untuk melengkapi penyusunan tesis. Penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research). Hukuman Kastrasi tidak sesuai dengan sistem pemidanaan di Indonesia dan Hukuman Kastrasi tidak tercantum dalam Pasal 10 KUHP. Hukuman Kastrasi juga melanggar hak asasi manusia baik dilihat dari sisi pelaku ataupun jika dilihat dari sisi korban kejahatan kekerasan seksual, salah satunya adalah hak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, perlakuan yang tajam, tidak manusiawi dan merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya sesuai pasal 33 ayat (1) Undang - undang No.39 Tahun 1999. Selain Pengebirian itu sendiri sangat bertentangan dengan kode etik kedokteran.

Item Description

http://repository.upnvj.ac.id/4751/1/AWAL.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/3/ABSTRAK.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/2/BAB%20I.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/4/BAB%20II.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/5/BAB%20III.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/6/BAB%20IV.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/7/BAB%20V.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/10/DAFTAR%20PUSTAKA.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/9/RIWAYAT%20HIDUP.pdf
http://repository.upnvj.ac.id/4751/8/LAMPIRAN.pdf